Pada Juni 2025, operasi serupa menyasar dugaan suap proyek pembangunan jalan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.
Memasuki Agustus, KPK melakukan OTT lintas wilayah di Jakarta, Kendari, dan Makassar terkait proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur.
Masih di bulan yang sama, KPK menindak dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan di Jakarta.
Puncaknya terjadi pada 20 Agustus 2025, ketika OTT menyeret dugaan pemerasan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan pejabat tinggi negara.
Baca Juga: Jaksa Banten Kena OTT KPK Uang Rp 900 Juta Disita, 9 Nama yang Ditangkap Masih Disembunyikan
Rangkaian OTT berlanjut pada November dengan penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid serta Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko atas dugaan pemerasan dan suap jabatan.
Desember 2025 menjadi bulan paling padat, dengan OTT di Lampung Tengah, Tangerang, Bekasi, hingga Hulu Sungai Utara yang turut menyeret aparat penegak hukum.
Pengamat antikorupsi menilai tren ini menunjukkan dua hal sekaligus.
Pertama, korupsi di level daerah masih mengakar kuat, terutama pada sektor perizinan, proyek infrastruktur, dan pengelolaan anggaran.
Kedua, KPK tetap agresif meski menghadapi tantangan kelembagaan dan tekanan politik dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam konteks Bekasi, publik kini menunggu transparansi KPK dalam mengungkap konstruksi perkara, termasuk apakah kasus ini berdampak pada kebijakan daerah atau proyek strategis.
OTT Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menjadi pengingat bahwa jabatan publik tetap rentan disalahgunakan ketika pengawasan internal lemah.
Langkah KPK membawa tujuh orang ke Jakarta menegaskan keseriusan lembaga antirasuah dalam menjaga integritas penyelenggara negara hingga level daerah.
Di akhir 2025, publik berharap penindakan tidak berhenti pada OTT semata, melainkan berujung pada putusan pengadilan yang adil dan efek jera yang nyata.***