Mahfud menilai masuknya kepentingan politik ke dalam tubuh Polri menjadi titik awal kerusakan institusional.
Intervensi politik dinilai menciptakan konflik kepentingan yang mengaburkan fungsi penegakan hukum.
“Polri mulai bermasalah ketika politik masuk ke dalamnya. Kedua, soal leadership. Kalau pimpinan bersih dan tidak terkontaminasi politik, ke bawah pasti ikut baik,” tuturnya.
Aspek kepemimpinan menjadi faktor kunci dalam menjaga marwah Polri sebagai institusi sipil yang independen.
Dalam konteks ini, Mahfud menekankan bahwa integritas pimpinan memiliki efek domino terhadap perilaku anggota di tingkat bawah.
Ia juga meluruskan persepsi publik terkait peran KPRP.
Mahfud menegaskan bahwa komisi tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menangani atau mengadili perkara hukum yang melibatkan anggota Polri.
Tugas utama KPRP adalah merancang kebijakan strategis jangka panjang guna memperkuat reformasi institusi kepolisian.
Fokusnya berada pada sistem, bukan pada kasus individual.
“Ada yang melapor soal perselingkuhan atau kasus pribadi polisi. Itu bukan urusan reformasi Polri,” tegas Mahfud.
Dalam perspektif Mahfud, Polri harus kembali pada jati diri dasarnya sebagai institusi milik rakyat.
Ia menegaskan bahwa kepolisian tidak boleh menjadi alat kekuasaan, melainkan penjaga keadilan yang berdiri di atas kepentingan publik.
“Polri itu koalisi rakyat. Masalah terbesarnya hari ini ada pada penegakan hukum, terutama ketika bersinggungan dengan bisnis dan politik,” pungkasnya.