Secara hukum, langkah ini sah dan lazim terjadi.
Penggugat memiliki hak penuh untuk menentukan ruang lingkup tuntutan yang diajukan ke pengadilan, termasuk memilih untuk tidak memasukkan pembagian harta bersama.
Dalam praktik peradilan agama, perkara cerai tanpa sengketa harta biasanya memiliki proses yang relatif lebih sederhana.
Namun demikian, pengadilan tetap wajib menempuh tahapan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.
Dede Supriadi menjelaskan bahwa sidang perdana gugatan cerai Atalia Praratya dan Ridwan Kamil dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 17 Desember 2025.
Agenda utama dalam sidang pertama tersebut adalah upaya mediasi antara kedua belah pihak.
Mediasi menjadi tahapan wajib yang bertujuan membuka ruang dialog dan kemungkinan rujuk.
Hakim mediator akan menggali peluang perdamaian sebelum perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian.
Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, proses persidangan akan berlanjut sesuai hukum acara peradilan agama.
Majelis hakim kemudian akan memeriksa pokok perkara hingga menjatuhkan putusan.
Kasus cerai Ridwan Kamil dan Atalia Praratya menarik perhatian publik bukan hanya karena status keduanya sebagai figur nasional, tetapi juga karena pendekatan hukum yang diambil.
Sebagai mantan Gubernur Jawa Barat dan tokoh publik, Ridwan Kamil selama ini dikenal menjaga kehidupan pribadinya dari konsumsi berlebihan ruang publik.
Sikap Atalia Praratya yang tidak memasukkan tuntutan harta dalam gugatan cerai dapat dibaca sebagai upaya menjaga privasi dan menghindari polemik lanjutan.
Pendekatan ini juga mencerminkan pilihan personal yang sering kali luput dari sorotan ketika perceraian figur publik menjadi konsumsi media.