"Seluruh peserta seleksi diharapkan terus memantau perkembangan informasi resmi melalui situs BKN. Kami memastikan seluruh keputusan dilakukan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas," ujarnya.
Pembatalan kelulusan PPPK ini menegaskan komitmen BKN dalam menegakkan standar merit system di lingkungan ASN.
Selama beberapa tahun terakhir, proses seleksi PPPK memang kerap menghadapi tantangan mulai dari ketidaksesuaian data pendidikan, duplikasi NIK, hingga verifikasi dokumen digital yang belum seragam di tiap instansi.
Pakar kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran, Dr. Rini Kartasasmita, menilai langkah BKN ini penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Baca Juga: Katulampa Siaga Banjir, Air Ciliwung Meluap, Jakarta dan Depok Bersiap Hadapi Banjir Kiriman
“Seleksi ASN, terutama PPPK, harus berbasis integritas dan keadilan. Jika ada data yang tidak sinkron, lebih baik dibatalkan daripada menimbulkan celah hukum di kemudian hari,” jelasnya.
Di sisi lain, sebagian warganet di media sosial menyoroti bahwa transparansi informasi seperti ini patut diapresiasi, karena memberikan kejelasan bagi peserta dan publik.
“Lebih baik diumumkan terbuka seperti ini, biar semua tahu prosesnya jelas dan tidak ada yang merasa dirugikan,” tulis salah satu akun X (Twitter).
Keputusan BKN membatalkan kelulusan PPPK 2024 periode II memang mengejutkan sebagian pihak, namun langkah ini menunjukkan komitmen terhadap reformasi birokrasi yang bersih dan berintegritas.
Bagi peserta yang masih menunggu hasil seleksi tahap selanjutnya, BKN mengimbau agar terus memantau pengumuman resmi di situs bkn.go.id dan tidak terpancing informasi dari sumber tidak jelas.
Transparansi dan akuntabilitas dalam seleksi ASN kini menjadi pondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap aparatur negara.
Dengan sistem yang semakin terbuka, diharapkan kualitas ASN ke depan akan semakin profesional dan kompeten.***