Ia pun menyerukan agar pemerintah segera melakukan audit menyeluruh terhadap sistem distribusi energi bersubsidi dan mempercepat digitalisasi pengawasan.
Menurutnya, penguatan sistem digital bisa menjadi kunci untuk menutup celah-celah yang kerap dimanfaatkan para pelaku kejahatan migas.
Komisi XII DPR juga tengah mempertimbangkan untuk memanggil resmi pimpinan BPH Migas dan Dirjen Migas dalam waktu dekat.
Tidak menutup kemungkinan pula, DPR akan mengajukan rekomendasi langsung kepada Presiden guna mempercepat pembenahan secara struktural.
Baca Juga: Bukti Sudah Dikantongi, KPK Siap Umumkan Tersangka Skandal CSR BI Usai Geledah Rumah Anggota DPR
“Ini bukan soal prosedur semata, tapi soal keberpihakan. Negara harus berdiri di sisi rakyat kecil, bukan membiarkan subsidi dirampas oleh segelintir orang yang punya kuasa,” ujar Bambang.
Ia menegaskan bahwa DPR akan terus mengawal isu ini hingga tuntas, karena sudah menyangkut keadilan sosial dan hak dasar masyarakat untuk mendapatkan akses energi yang layak.
“Jangan biarkan mafia dan bekingnya merusak sistem yang seharusnya melindungi yang lemah. Bersihkan sampai ke akar-akarnya,” pungkas Bambang.***