HUKAMANEWS - Penangkapan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara (Kadis PUPR Sumut), Topan Obaja Ginting, dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan tajam publik.
Kasus ini bukan sekadar mencoreng nama pejabat daerah, tapi juga membuka kemungkinan keterlibatan aktor-aktor lain di lingkaran kekuasaan.
Topan, yang dikenal sebagai orang kepercayaan Bobby Nasution sejak di Pemkot Medan hingga Pemprov Sumut, kini harus berhadapan dengan hukum bersama empat tersangka lainnya.
Namun publik tak ingin penanganan kasus ini berhenti di tingkat pelaksana teknis.
Baca Juga: Anak Buah Kena OTT KPK, Bobby Nasution Cuma Bilang Gini… Siap-Siap yang Lain Ikut Keseret?
Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan, dengan tegas menyatakan bahwa seorang kepala dinas seperti Topan tidak akan berani “bermain” sendiri tanpa seizin atasan.
Menurutnya, posisi strategis yang diemban Topan selama ini tidak mungkin dijalankan tanpa restu pimpinan.
Hal ini menjadi dasar penting bagi KPK untuk tidak ragu memperluas penyidikan, termasuk memeriksa pihak-pihak yang selama ini memberi kepercayaan besar kepada Topan.
Sutrisno juga menyoroti dampak reputasional dari kasus ini.
Ia menyebut bahwa selain mencoreng nama baik Provinsi Sumatera Utara, kasus ini juga menjadi tamparan keras bagi pemerintahan pusat.
Baca Juga: Topan Ginting Kena OTT, Bobby Nasution Ikut Terseret? MAKI Minta KPK Usut Semua Proyek Medan!
Pasalnya, isu infrastruktur dan pemberantasan korupsi adalah dua hal yang tengah menjadi perhatian utama Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya, termasuk Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono serta Menteri PUPR Dody Hanggodo.
“Di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit, kejadian seperti ini jelas menyakitkan dan tidak bisa ditoleransi,” ujar Sutrisno.
Yang menjadi perhatian berikutnya adalah relasi antara Topan Ginting dan Bobby Nasution.
Topan disebut-sebut sebagai sosok yang sangat dipercaya oleh Bobby, bahkan sejak menjabat Wali Kota Medan.