Megawati menyuarakan keprihatinan soal narasi sejarah yang dinilai tidak utuh dan terlalu berfokus pada masa Orde Baru.
Ia mengusulkan agar penulisan sejarah tidak mengabaikan keragaman sudut pandang, serta menyarankan adanya forum diskusi antar sejarawan dari berbagai aliran pemikiran.
Menanggapi hal tersebut, Fadli menyambut baik usulan Megawati.
Menurutnya, dalam rangka memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia, sangat penting untuk membangun narasi sejarah yang tidak hanya adil, tapi juga inklusif.
“Kita harus punya perspektif Indonesia, bukan perspektif kolonialis, bukan perspektif golongan tertentu,” ucap Fadli.
Baca Juga: Banjir Hewan Kurban Terjadi Lagi di Desa Batur Banjarnegara, Tak Kenal Krisis Ekonomi
Ia meyakini bahwa dengan pendekatan ini, sejarah Indonesia bisa menjadi jembatan yang memperkuat rasa persatuan nasional.
Sebagai informasi, proyek penulisan ulang sejarah ini telah disetujui dalam anggaran pemerintah dengan nilai mencapai Rp9 miliar.
Anggaran tersebut mencakup seluruh proses riset, penulisan, hingga publikasi naskah akhir yang nantinya akan menjadi acuan resmi dalam pendidikan maupun dokumen negara.
Langkah ini diharapkan dapat membangun kembali kesadaran sejarah masyarakat Indonesia yang lebih menyeluruh dan tidak bias.
Di tengah era digital dan banjir informasi, kebutuhan akan narasi sejarah yang valid dan kontekstual menjadi semakin mendesak.
Dengan target rampung pada Agustus 2025, publik kini menanti hasil kerja tim sejarawan yang tak hanya menulis ulang masa lalu, tapi juga membentuk pemahaman sejarah yang lebih relevan untuk masa depan.
Proses penulisan ulang ini pun menjadi ajang pembuktian bahwa sejarah bukan sekadar kumpulan fakta, melainkan jalinan makna yang mencerminkan perjalanan dan identitas bangsa.***