“Protokol keamanan mesti diperketat, dan pelatihan bagi petugas harus dilakukan secara berkala agar mereka siap menghadapi berbagai skenario darurat,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa adanya insiden seperti ini seharusnya menjadi momen refleksi bagi TNI untuk lebih memperhatikan aspek keselamatan, terutama ketika melakukan aktivitas berisiko tinggi di area terbuka.
Tragedi ini tak hanya menyentuh sisi kemanusiaan, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar mengenai standar operasional militer di Indonesia.
Pakar keamanan lain juga menyuarakan kekhawatiran serupa, bahwa sering kali aktivitas militer tidak dilengkapi dengan mitigasi risiko yang melibatkan penduduk sekitar.
Baca Juga: Bukan Sekadar Jenderal, Eddie Nalapraya Disebut Prabowo sebagai Sosok Abadi di Dunia Pencak Silat
Dengan jumlah korban mencapai 13 orang, termasuk empat anggota TNI, kasus ini menjadi sorotan nasional yang menuntut jawaban dan perbaikan nyata dari instansi terkait.
Langkah pertama yang dinilai krusial adalah membuka proses investigasi secara publik, termasuk mendengarkan aspirasi keluarga korban dan masyarakat terdampak.
Selain itu, pemerintah dan parlemen juga diharapkan turut mengawasi proses penyelidikan, agar tidak ada unsur yang luput dari pertanggungjawaban.
Jika investigasi dilakukan secara tertutup dan tidak menyentuh akar persoalan, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi militer akan semakin terkikis.
Apalagi, peristiwa ini bukan kali pertama TNI mengalami insiden saat menangani bahan peledak, sehingga pembenahan sistem menjadi kebutuhan mendesak.
Momentum ini harus dijadikan sebagai titik balik untuk meningkatkan standar keamanan militer, khususnya dalam kegiatan yang berpotensi membahayakan warga sipil.
Agar tragedi serupa tak terulang, peran pengawasan dari lembaga independen dan partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan proses juga perlu diperkuat.
Ledakan Garut bukan sekadar insiden teknis, tapi juga cerminan dari urgensi reformasi sistem keamanan militer Indonesia.
Dan publik berhak mendapatkan jaminan bahwa nyawa mereka tidak lagi dipertaruhkan dalam kelalaian yang seharusnya bisa dicegah.***