Tuntutan tersebut meliputi penghapusan sistem outsourcing, percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta realisasi upah layak.
Selain itu, buruh juga mendesak pemerintah untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset guna mendukung pemberantasan korupsi dan membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK).
Presiden KSPI, Said Iqbal, menegaskan bahwa sistem outsourcing dianggap sebagai sumber utama ketidakpastian kerja dan perlu segera dihapuskan.
Pihaknya juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga yang selama ini kerap terabaikan.
Baca Juga: Digeledah, Polisi Temukan Bukti Kejahatan Seksual di Kalinyamatan Jepara, Korban Terus Bertambah
Menariknya, Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, dijadwalkan hadir langsung di Monas untuk mengikuti peringatan May Day bersama para buruh.
Kehadiran Prabowo dipandang sebagai bentuk pengakuan terhadap kontribusi besar buruh dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.
Aksi ini bukan sekadar ajang protes, tetapi juga menjadi ruang dialog dan penguatan solidaritas antarpekerja lintas sektor.
Dengan koordinasi yang ketat dan keterlibatan semua pihak, May Day 2025 diharapkan menjadi contoh penyampaian aspirasi yang damai dan konstruktif.
Polda Metro Jaya mengajak seluruh peserta aksi dan masyarakat umum untuk bersama-sama menjaga ketertiban selama berlangsungnya kegiatan.
Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga komitmen bersama demi Jakarta yang aman, tertib, dan inklusif.
Peringatan Hari Buruh kali ini tidak hanya menjadi panggung tuntutan, tetapi juga simbol perjuangan buruh yang terus relevan di tengah perubahan zaman.
Apakah kamu termasuk yang akan turun ke jalan atau memilih bekerja seperti biasa? Yang pasti, Hari Buruh 2025 menjadi momentum refleksi nasional bagi dunia ketenagakerjaan di Indonesia.***