HUKAMANEWS - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengatakan bahwa negara-negara di dunia harus tegas menolak upaya Israel untuk mengusir warga Palestina dari tanah air mereka sendiri.
"Kita harus dengan tegas menolak segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina. Gaza adalah rumah mereka. Tidak ada usulan untuk merelokasi warga Palestina ke luar tanah mereka yang boleh diterima," kata Puan sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Sabtu (19/4).
Puan menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan dalam forum kelompok parlemen yang mendukung Palestina atau The Group of Parliaments in support of Palestine di Istanbul, Turki, Jumat (18/4), sore waktu setempat.
"Pada saat yang sama, kita harus mulai mempersiapkan masa depan. Gaza perlu dibangun kembali tidak hanya dengan batu bata, tetapi dengan martabat, keadilan, dan harapan," ujar Puan.
Menurut Puan, rekonstruksi harus dipimpin oleh Palestina berdasarkan kebutuhan dan prioritas mereka.
Komunitas internasional dinilai harus mendukung hal tersebut, bukan mengendalikan prosesnya.
Ia pun menegaskan bahwa warga sipil di Palestina harus dilindungi dan stabilitas harus dipulihkan.
Oleh sebab itu, menurut dia, parlemen harus mendukung dan memperkuat seruan.
Puan mengingatkan bahwa anggota parlemen memiliki suara dan kekuatan untuk memengaruhi pemerintah negara masing-masing dan membentuk wacana global.
"Mari kita bekerja dengan keberanian, keyakinan, dan belas kasih untuk mewujudkan perdamaian di Palestina. Mari kita berdiri dengan teguh berani untuk perdamaian, keadilan, dan rakyat Palestina," katanya.
Baca Juga: Satu Per Satu Kekisruhan Program MBG Bermunculan, Evaluasi Dulu
Mengingat beratnya situasi di Palestina saat ini, Puan menyerukan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza.
Sementara itu, kepada pimpinan parlemen kelompok pendukung Palestina, Puan mengingatkan bahwa tujuan akhir dari forum ini ialah terwujudnya negara Palestina yang berdaulat, damai, dan makmur dalam konteks solusi dua negara.