Selama dua bulan pelaksanaannya, ICW mencatat setidaknya ada tiga persoalan utama dalam program ini.
"Mulai belum adanya kebijakan yang secara holistik dan belum menyeluruh regulasinya dalam mengatur tata kelola dan mekanisme pelaksanaan MBG," jelasnya.
Baca Juga: eSIM Jadi Tren Baru, Cek Daftar HP yang Sudah Mendukung Teknologi Ini di Indonesia Tahun 2025
Perhitungan anggaran MBG serampangan yang berdampak pada pemangkasan belanja pemerintah. Hal ini dimulai dengan terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
Menteri Keuangan menyebut kebutuhan anggaran MBG sebesar Rp 306,6 triliun, dengan Rp 100 triliun dialokasikan ke BGN. Padahal, Kepala BGN menyatakan kebutuhan hanya Rp 12 triliun per tahun. ICW pun mempertanyakan alokasi Rp 82 triliun lainnya, yang diduga digunakan untuk operasional BGN dan program bersama Kementerian Pertahanan, termasuk mencetak 5.000 Sarjana Penggerak Pertumbuhan Indonesia (SPPI) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ironisnya, saat terjadi banyak PHK dan pembatasan fasilitas publik, SPPI justru dirancang menjadi ASN BGN.
Terakhir tidak transparannya mekanisme MBG . Program MBG memerlukan berbagai elemen seperti bahan pangan, kemasan makanan, ahli gizi, juru masak, distributor, dan lainnya. Namun, akses masyarakat terhadap informasi ini sangat terbatas. ICW menemukan bahwa hingga akhir Januari, baru ada 190 SPPG dari target 500-937 yang harus tercapai pada Januari-Februari 2025.***