Publik mempertanyakan mengapa tidak ada suara kritis dari dalam parlemen sendiri, sementara reaksi penolakan dari masyarakat cukup besar.
Sejumlah analis politik menilai bahwa dinamika ini menunjukkan adanya gap antara aspirasi publik dan kebijakan yang diambil oleh legislatif.
Ketidaksepakatan ini mencerminkan bahwa proses revisi UU TNI masih menyisakan pertanyaan besar bagi sebagian masyarakat, meskipun secara formal telah mendapat persetujuan di DPR.
Saat ini, revisi UU TNI sudah disahkan dan menjadi regulasi resmi.
Baca Juga: Revisi UU TNI, Usia Pensiun Naik, Prajurit TNI Bisa Jabat di Kementerian, Ini Faktanya
Namun, apakah gelombang kritik ini akan berlanjut menjadi gerakan yang lebih besar atau mereda seiring waktu?
Dinamika politik ini masih terus berkembang dan akan menjadi salah satu isu utama dalam perbincangan politik nasional ke depan.***