Artinya, perlindungan ini bukan hanya diberikan secara sembarangan, tetapi berdasarkan analisis mendalam dari tim ahli.
“LPSK siap memberikan perlindungan penuh kepada saksi, saksi pelaku, maupun ahli yang bekerja sama dengan aparat hukum dalam mengungkap kasus dugaan korupsi Pertamina,” tegas Achmadi.
Dengan adanya jaminan perlindungan ini, LPSK berharap lebih banyak saksi yang bersedia mengajukan permohonan perlindungan.
Hal ini menjadi langkah strategis dalam mengungkap berbagai kejahatan korupsi di Indonesia.
Pasalnya, tanpa adanya saksi yang berani bersuara, banyak kasus besar yang berisiko mandek di tengah jalan.
Koordinasi antara LPSK dan Kejagung ini juga menjadi bentuk komitmen dalam penegakan hukum yang transparan dan adil.
Dengan sistem perlindungan yang ketat, diharapkan ke depan semakin banyak pihak yang berani melaporkan kejahatan, terutama kasus-kasus korupsi yang merugikan negara.
Sebagai lembaga yang memiliki mandat perlindungan saksi, LPSK terus mendorong siapa pun yang memiliki informasi penting terkait dugaan tindak pidana untuk tidak ragu mengajukan permohonan perlindungan.
“Kami ingin memastikan bahwa saksi mendapatkan hak perlindungan yang layak. Jangan takut, kami ada untuk melindungi,” tutup Achmadi.***