Partai yang sedang dalam fase rekonsolidasi setelah Pemilu 2024 bisa saja melihat Hasto sebagai beban politik yang harus segera dilepaskan.
Peran Hasto dalam Kasus Harun Masiku
Dalam sidang dakwaan, Jaksa Penuntut Umum memaparkan bahwa Hasto terlibat aktif dalam upaya menghalangi penyidikan KPK terkait buronan Harun Masiku.
Ia diduga memerintahkan agar ponsel Harun Masiku dihancurkan saat operasi tangkap tangan (OTT) KPK tahun 2020.
Selain itu, ia juga disebut menyuruh Kusnadi untuk membuang ponselnya ketika diperiksa penyidik KPK pada tahun 2024.
Tidak hanya itu, Hasto didakwa berperan dalam skema suap Rp600 juta yang diberikan kepada mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.
Suap ini bertujuan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).
Keterlibatan sejumlah kader PDIP dalam kasus ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada upaya sistematis untuk melindungi kepentingan politik tertentu.
Apa Langkah PDIP Selanjutnya?
PDIP kini dihadapkan pada dilema besar. Apakah partai akan terus menjadi benteng pertahanan bagi Hasto atau justru mengambil jarak untuk menyelamatkan citra politiknya?
Baca Juga: Beragama dengan Nalar Segar
Hingga kini, belum ada pernyataan tegas dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri terkait posisi PDIP terhadap kasus yang menjerat salah satu elitnya ini.
Namun, jika melihat dinamika politik yang terjadi, PDIP kemungkinan besar akan lebih mengutamakan kelangsungan partai ketimbang membela individu.
Apalagi, partai ini perlu menjaga stabilitas internal dan mempertahankan elektabilitas di tengah situasi politik yang semakin kompleks.