HUKAMANEWS - Pemilihan kepala daerah bukan sekadar ajang politik, tetapi sebuah mandat dari rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menegaskan bahwa kepala daerah memiliki kewajiban utama kepada rakyat, bukan kepada partai yang mengusungnya.
Hal ini disampaikannya menanggapi absennya beberapa kepala daerah dalam retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Baca Juga: Murah Meriah! Itel Power 70 Punya Baterai Badak 6.000mAh, Cek Spesifikasi Lengkapnya
Pemimpin Bukan Boneka Partai, Tapi Amanah Rakyat
Dalam pernyataannya di Magelang pada Sabtu, 22 Februari 2025, Tito menegaskan bahwa kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat dan harus mempertanggungjawabkan kebijakan serta kinerjanya kepada masyarakat.
Partai politik hanyalah kendaraan politik yang mengantarkan mereka ke kursi kepemimpinan, tetapi setelah terpilih, kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama.
"Kepala daerah kan dipilih oleh rakyat, dia harus bertanggung jawab kepada rakyat kembali, partai hanya kendaraan. Ketika dia terpilih, tanggung jawab nomor satu bukan ke partainya, tapi ke rakyat," ujar Tito dengan tegas.
Retret Bukan untuk Partai, Tapi Demi Kepentingan Daerah
Tito juga menjelaskan bahwa kegiatan retret di Akmil bertujuan untuk menyelaraskan visi pemerintahan daerah dengan pusat serta memperkuat koordinasi dalam menjalankan kebijakan yang berdampak luas.
Retret ini, kata Tito, bukan untuk kepentingan politik satu atau dua partai, melainkan untuk seluruh kepala daerah tanpa memandang latar belakang politik mereka.
"Ini bermanfaat bukan untuk satu dua partai, tapi semua kepala daerah. Bukan posisi partainya, tapi posisi kepala daerahnya yang kita harapkan," lanjutnya.
Ketidakhadiran kepala daerah dalam kegiatan ini dinilai akan berdampak pada kurangnya pemahaman terhadap arah kebijakan nasional serta melemahkan sinergi antar pemerintah daerah dan pusat.