HUKAMANEWS - Kurang dari empat bulan Prabowo berkuasa selaku Presiden, kini resmi berganti status selaku Capres 2029.
Mandat itu diumumkan Gerindra dan didukung partai-partai yang tergabung dalam kabinet Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Menurut kritikus politik Faizal Assegaf, status selaku Capres 2029 untuk Prabowo maka rakyat prihatin dan dibuat bingung.
"Pilpres masih jauh dan belum digelar, kekuasaan Prabowo kini sulit dibedakan. Bertindak selaku presiden yang netral atau menunggangi negara atas ambisi calon presiden," ujar Faizal.
Manuver Prabowo tersebut, jelas jauh dari amanah konstitusi dan mengkhianati sumpah jabatan.
Baca Juga: Belajar Bahasa: Coklat atau Cokelat? Ini Jawaban Resmi dari KBBI yang Sering Disalahpahami!
Kekuasaan yang sangat berpotensi bertindak semena-mena demi tujuan melanjutkan agenda perpanjangan jabatan.
Artinya, ketika Presiden berstatus Capres, maka organisasi negara berada dalam kendali kepentingan elite partai.
"Sudah jelas semua kebijakan presiden sulit dihindari demi maksut terselubung agenda politik Capres."
Tidak netralnya jabatan presiden, sangat membahayakan stabilitas nasional.
Baca Juga: Samsung Galaxy A15 Siap Upgrade ke One UI 7.0? Intip Fitur Baru dan Perkiraan Rilisnya!
Hasilnya rakyat dipaksa berada dalam kekuasaan otoriter yang jauh dari prinsip kejujuran, transparansi dan keadilan dalam bernegara.
Atas pemahaman itu, jejaringan aktivis yang tergabung dalam Partai Negoro (Nasional Gotong Royong), menyatakan sikap perlawanan.
Menolak secara tegas konspirasi elite partai yang bertindak merusak tatatan demokrasi dan kedaulatan politik rakyat.