HUKAMANEWS - Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti keberadaan 'raja kecil' di birokrasi yang mencoba melawan kebijakan efisiensi anggaran.
Fenomena ini bukan sekadar isapan jempol, melainkan perlawanan nyata yang menghambat jalannya pemerintahan.
Para pelaku yang merasa kebal hukum harus segera ditindak agar tidak semakin merajalela.
Peneliti senior Pusat Riset Politik BRIN, Lili Romli, menegaskan bahwa yang disampaikan Prabowo adalah fakta yang tidak bisa diabaikan.
Baca Juga: Realme P3 Pro Hadir dengan Desain Glow-in-the-Dark, Inovasi Futuristik yang Wajib Dimiliki!
Ia menyebut bahwa perlawanan dari oknum birokrat terhadap kebijakan efisiensi anggaran adalah sesuatu yang nyata dan harus segera ditangani dengan tegas.
"Ketika Presiden menyampaikan di forum bahwa ada perlawanan dari bawah terkait efisiensi anggaran, pasti itu bukan isapan jempol, bukan suatu mengada-ada, tapi sesuatu yang real," ujar Lili di Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Menurutnya, jika dibiarkan, para 'raja kecil' ini akan semakin percaya diri dalam menentang kebijakan pemerintah pusat.
Hal ini tidak hanya menghambat reformasi birokrasi, tetapi juga membuka peluang bagi praktik-praktik korupsi yang selama ini ingin diberantas.
Efisiensi Anggaran Dipertanyakan, Siapa yang Paling Dirugikan?
Dalam pidatonya saat membuka Kongres XVIII Muslimat NU di Surabaya, Prabowo menyoroti bahwa kebijakan efisiensi anggaran bertujuan untuk menghilangkan pengeluaran tidak perlu yang berpotensi menjadi ladang korupsi.
Namun, kenyataannya ada sejumlah pihak yang merasa terganggu dan berusaha melawan kebijakan tersebut.
"Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada," kata Prabowo, Senin (10/2/2025).
Ia menekankan bahwa pihak-pihak yang mencoba mempertahankan sistem lama ini harus berani berhadapan langsung dengan rakyat.