HUKAMANEWS - Penegakan hukum yang berkeadilan kini menjadi sorotan, terutama terkait sikap Presiden Prabowo Subianto dalam kasus yang melibatkan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi.
Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyampaikan harapan besar agar komitmen Prabowo terhadap hukum yang adil tidak hanya menjadi sekadar janji.
Harapan ini mencuat setelah Uchok mengungkapkan bahwa hingga saat ini, Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, belum juga diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya.
Hal ini dikarenakan belum adanya izin dari Presiden Prabowo untuk pemeriksaan tersebut.
Padahal, dalam kasus judi online yang menjadi perhatian, sudah ada 24 tersangka yang diproses hukum, di mana 10 di antaranya adalah mantan anak buah Budi Arie ketika menjabat Menkominfo.
Menurut Uchok, kasus judi online adalah ancaman serius yang harus diberantas dengan penegakan hukum yang tidak pandang bulu.
"Pak Prabowo pernah menyebut bahwa judi online adalah salah satu ancaman paling berat di Indonesia. Maka, sudah seharusnya pemberantasannya dilakukan tanpa ragu-ragu, termasuk memberikan izin pemeriksaan kepada Budi Arie," ungkap Uchok dalam wawancaranya pada Minggu, 24 November 2024.
Langkah tegas dari Presiden Prabowo diyakini akan menjadi bukti nyata bahwa hukum di Indonesia tidak hanya tajam ke bawah, tetapi juga tajam ke atas.
Uchok menekankan pentingnya pemeriksaan terhadap Budi Arie untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa tidak ada perlakuan istimewa dalam penegakan hukum.
Uchok juga menyoroti bahwa Prabowo telah berulang kali menyampaikan komitmennya terhadap penegakan hukum yang berkeadilan.
Situasi ini, katanya, adalah momen yang tepat untuk membuktikan bahwa komitmen tersebut bukan sekadar slogan politik.
Dalam beberapa kesempatan, Uchok bersama pegiat antikorupsi lain, seperti Iskandar Sitorus, telah aktif melaporkan berbagai dugaan pelanggaran hukum, termasuk hoaks yang diduga melibatkan Jaksa Agung Burhanuddin.