HUKAMANEWS - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri wanti-wanti mengingatkan adanya politik pemecah dan pengkhianatan.
Saat jelang pencoblosan pada 27 November 2024, berbagai tekanan pemerintahan otoriter Orde Baru sudah marak terjadi.
Megawati juga mengingatkan seluruh aparatur negara, pejabat negara, TNI/Polri, aparatur sipil negara, camat hingga kepala desa untuk tetap netral.
"Saya serukan sebagai rakyat, juga yang punya hak yang sama untuk bersikap netral dan tidak boleh berpihak," ujar Megawati dalam pesannya seluruh rakyat Indonesia khususnya Jawa Tengah, dikutip pada Sabtu (23/11), dikutip dari akun X Dewa Lelono.
"Ingat bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan yang sangat penting, bahwa aparatur negara yang tidak boleh netral bisa dikenakan sanksi pidana, makna keputusan MK No 136/PUU XXII/2024."
Tak lama Megawati pun memperlihatkan keputusan MK tersebut.
"Oleh sebab itu yang berbunyi setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau lurah, yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana penjara, paling singkat 1 bulan, paling lama 6 bulan," jelas Megawati.
Dan denda paling sedikit Rp600 ribu dan paling banyak Rp6 juta.
"Saya serukan jangan pernah takut karena ketakutan itu ilusi. Jangan sepelekan militansi banteng PDI Perjuangan, semakin ditekan semakin solid, bergerak melakukan perlawanan," kata Megawati.
Ia pun mengingatkan bahwa kebenaran pasti akan menang.
"Saya percaya Jawa Tengah dapat kita pertahankan sebagai basis ideologi partai. Menangkan Jenderal Purnawirawa Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi," ujarnya.
Megawati juga mengingatkan bahwa Jawa Tengah adalah kandang banteng.
"Di sinilah ditorehkan sejarah PNI, PDI hingga PDI Perjuangan hingga terjadi kristalisasi ideologi. Di Jawa Tengah ini bergelora pejah gesang nderek Bung Karno, karena itulah pertahankan Jawa Tengah dengan sepenuh hati."