Di antara mereka, 11 tersangka merupakan pegawai Komdigi yang memiliki tugas untuk memblokir situs-situs judi online.
Ironisnya, mereka justru mengamankan situs-situs tersebut dan meminta bayaran dari pemilik situs agar tidak diblokir.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, menjelaskan bahwa para tersangka meminta tarif Rp 8,5 juta per situs sebagai "jasa pengamanan" agar situs judi tersebut tetap dapat diakses.
Baca Juga: Gila-Gilaan Diskon! Promo 11.11 dari realme: HP Canggih Harga Miring, Flash Sale Cuma Rp11 Ribu!
Ade Ary menambahkan bahwa modus operandi para tersangka ini adalah dengan memblokir laman judi online setiap dua minggu sekali, namun jika pemilik situs membayar, laman tersebut tidak akan diblokir.
Skandal ini menjadi perhatian publik karena melibatkan pegawai di instansi yang seharusnya memberantas judi online.
Pemerintah juga tengah gencar dalam kampanye melawan praktik ilegal ini yang merugikan masyarakat.
Chudry pun menambahkan bahwa sebagai pejabat negara, Budi Arie semestinya paham akan risiko jika tidak melakukan pengawasan ketat terhadap bawahannya.
Kasus ini juga menjadi sorotan bagi pihak yang memperjuangkan transparansi dan integritas di instansi pemerintah.
Apakah kelalaian pengawasan ini adalah bentuk ketidakpedulian atau kurangnya perhatian dalam menjalankan tugas?
Di sisi lain, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra, menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami lebih lanjut keterlibatan pihak lain yang terlibat dalam kasus ini.
Rencana pemeriksaan terhadap Budi Arie masih tergantung pada hasil penyidikan yang sedang berjalan.
Budi Arie, dengan jabatannya dulu sebagai Menkominfo, memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi bawahannya yang memiliki akses ke situs-situs judi online.