HUKAMANEWS - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 semakin mendekat, dan kekhawatiran akan terjadinya politik uang semakin meningkat.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang telah mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi berbagai potensi kerawanan, termasuk politik uang yang menjadi ancaman serius bagi integritas demokrasi.
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, A. Warits, menyatakan bahwa politik uang hampir selalu ada potensinya di berbagai daerah saat Pilkada berlangsung.
Namun, ia juga menekankan bahwa meskipun potensi tersebut besar, pembuktiannya secara hukum sangat sulit.
"Money politics itu hampir di mana-mana ada potensi itu, walaupun secara hukum susah untuk dibuktikan," ujar Warits di sela kegiatan Pemetaan Kerawanan Pemilu/Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 di Surabaya pada Ahad, 18 Agustus 2024.
Menurut Warits, di Jawa Timur, tingkat kerawanan dalam penyelenggaraan Pilkada secara umum tidak terlalu tinggi.
Baca Juga: TOP 20 Jenis Ikan Koi Populer yang Bisa Dipelihara, Lengkap dengan Panduan Merawatnya
Namun, ia mencatat bahwa penghitungan suara ulang sering terjadi dan menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan kerawanan.
"Pemetaan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk mengawasi Pilkada serentak tahun 2024 dan mengatasi segala kemungkinan buruk yang bisa terjadi," jelasnya.
Pemetaan ini juga diharapkan bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai berbagai potensi kerawanan, termasuk politik uang.
Bawaslu Kabupaten Malang telah mengambil langkah lebih lanjut dengan memetakan 33 indikator kerawanan yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan Pilkada 2024.
Menurut Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Malang, Muhammad Hazairin, jumlah indikator ini lebih tinggi dibandingkan dengan Pemilu Legislatif dan Presiden yang digelar pada Februari 2024, yang hanya memiliki 20 indikator.
"Terdapat peningkatan jumlah indikator menjadi 33, yang mencakup berbagai potensi kerawanan, termasuk politik uang dan netralitas ASN, TNI, dan Polri," ungkap Hazairin.