“Ini adalah tanggung jawab kita terhadap generasi muda Indonesia,” jelas Tito.
Mendagri juga mengimbau agar kepala daerah membentuk tim khusus untuk menangani vaksinasi polio.
Selain menggunakan anggaran reguler dari Dinas Kesehatan masing-masing, Pemda juga bisa memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) jika mengalami kekurangan dana.
“Saya akan mengeluarkan surat edaran untuk menggunakan BTT,” tambahnya.
Dalam surat edaran tersebut, akan ditegaskan bahwa Pemda dapat memanfaatkan dana BTT yang sebelumnya sudah diinstruksikan oleh Plt. Sekjen.
Senada dengan Tito, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga mendukung percepatan vaksinasi polio, terutama di wilayah Papua.
Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, tingkat vaksinasi polio di Papua masih rendah sehingga memerlukan perhatian khusus.
Baca Juga: Bakal Diluncurkan pada 27 Juni Mendatang, OnePlus Ace 3 Pro Boyong 3 Perangkat Baru Lainnya
“Penyakit ini bisa menyebabkan cacat permanen pada anak-anak, jadi tolong dipercepat vaksinasinya,” ungkap Budi.
Ia meminta agar kepala daerah mendorong Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk aktif dalam program vaksinasi.
Terkait biaya operasional, Budi menyarankan Pemda untuk memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik.
Kementerian Kesehatan akan menyediakan vaksin, sementara kebutuhan operasional bisa ditanggung oleh dana tersebut.
Baca Juga: Redmi Note 13 Pro 5G Tawarkan Debut Warna Baru 'Olive Green' yang Menawan, Yuk Intip!
“DAK Nonfisik bisa digunakan untuk operasional vaksinasi, sementara vaksin sudah disediakan oleh Kemenkes,” jelas Budi.