HUKAMANEWS - Dalam kancah politik Indonesia, isu hangat baru-baru ini muncul dari pernyataan tegas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat, yang secara resmi menolak usulan Hak Angket terkait Pilpres 2024.
Keputusan ini disampaikan langsung oleh AHY dalam sebuah pertemuan silaturahmi bersama kader Partai Demokrat di Jakarta Pusat, pada Jumat, 8 Maret 2024.
Keputusan ini tidak hanya menandai sikap politik Partai Demokrat tetapi juga menunjukkan dinamika demokrasi di Indonesia.
Baca Juga: Siap-Siap Cuaca Ekstrem di Jakarta, Persiapan Menghadapi Hujan Petir Sabtu 9 Maret 2023
Menurut AHY, walaupun menghormati setiap individu atau kelompok yang menggunakan hak politiknya, asalkan konstitusional, Partai Demokrat dengan tegas menolak usulan Hak Angket ini.
"Demokrat menolak. Kami menolak secara tegas," ujar AHY.
AHY menambahkan bahwa tidak terlihat urgensi dalam usulan Hak Angket tersebut, mengingat pemilihan presiden 2024 dianggap telah berlangsung dalam kondisi yang aman dan damai.
Lebih lanjut, AHY berpendapat bahwa peluang adanya kecurangan secara terstruktur dan masif dalam Pilpres 2024 terasa mustahil.
Hal ini didukung oleh realitas yang menunjukkan jarak perolehan suara antara pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo-Gibran dan lawannya, yang cukup signifikan.
"Intinya karena jaraknya juga jauh, saya pikir sulit untuk punya narasi seperti itu, argumentasinya nggak kuat mungkin," terang AHY.
Selama kampanye yang berlangsung selama tiga bulan, baik di panggung kampanye, pasar, maupun kunjungan ke kampung-kampung, dukungan masyarakat terhadap Prabowo sebagai presiden terasa sangat kuat.
AHY percaya bahwa hasil pemilihan yang ada saat ini memang mencerminkan dukungan besar dan kuat dari rakyat..
Meskipun mengakui bahwa usul hak angket merupakan bagian dari proses demokrasi, AHY menekankan bahwa kondisi politik dan dukungan masyarakat saat ini menunjukkan bahwa tidak ada kebutuhan untuk hak angket.