HUKAMANEWS - Meroketnya harga beras membuat warga miskin makin sengsara.
Meski pemerintah memberikan bantuan beras, namun antrian panjang dan kualitas beras yang jelek membuat warga miskin makin sengsara untuk menjalani hidup.
Hal ini sudah pernah diingatkan Anies Baswedan beberapa waktu lalu dalam masa kampanyenya sebagai calon presiden.
Diingatkan capres no urut 1 ini, ketika harga kebutuhan pokok itu mahal dan kalau harga beras mahal dan petaninya makmur artinya uangnya berujung di petani.
"Tapi situasi yang kita hadapi adalah berasnya harganya mahal, petaninya tidak sejahtera dan uangnya hilang di jalan," ujar Anies dikutip dari akun Instagramnya, Senin (26/2/2024.
Selain itu tata niaga yang selama ini berjalan perlu dikoreksi.
"Ada mafia-mafia terkait produk pertanian dan ini harus diperangi secara tuntas karena merekalah sumber masalah yang ada di tempat ini," jelas Anies.
Menurut Anies, apa yag terjadi dalam kondisi seperti ini dimana ujungnya berharap biaya kebutuhan pokok lebih menurun, lebih murah dan terjangkau oleh masyarakat.
"Di sisi lain kesejahteraan dari para petani lebih tinggi, pakai indikator sederhana petani bisa menabung. Selama petani tidak bisa menabung maka biaya operasinya, biaya produksinya tidak sebanding dengan pendapatannya," ujar Anies.
Sementara itu Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, meminta pemda berkoordinasi dengan Perum Bulog terkait penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di daerah masing-masing.
Baca Juga: Berapa Lama Sih Kucing Tidur Setiap Harinya? Intip Kebiasaan Unik Anabul yang Selalu Menggemaskan!
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, Tomsi mengatakan saat ini Bulog terus berupaya menyalurkan beras SPHP ke daerah, seperti melalui pasar tradisional maupun pasar ritel modern, sebagai upaya pengendalian harga.
"Saya sangat berharap teman-teman seluruh pemerintah daerah bisa mengundang Bulog untuk melaksanakan rapat koordinasi di daerah masing-masing dan kami bantu untuk memasifkan penjualan ini, agar dilaksanakan segera. Kalau bisa, mungkin siang hari nanti, sehingga pelaksanaannya besok sudah bisa berjalan," kata Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin.
Berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi indikator perkembangan harga pada pekan keempat bulan Februari 2024, beras menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan di 268 kabupaten dan kota.***