HUKAMANEWS - Dalam upaya meluruskan informasi yang menyesatkan, Tim Komunikasi Nasional (TKN) Prabowo Gibran, dipimpin oleh Budisatrio Djiwandono, menegaskan bahwa Program Makan Siang Gratis yang digagas oleh pasangan Prabowo dan Gibran tidak akan tertunda hingga tahun 2029, seperti yang disebutkan dalam berbagai informasi yang beredar.
Budisatrio menegaskan bahwa klaim tersebut adalah misinformasi yang disebarkan dengan sengaja, terutama menjelang masa tenang kampanye. Dia menekankan bahwa Program Makan Siang Gratis akan segera dijalankan setelah Prabowo dan Gibran dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
"Pernyataan yang menyebutkan bahwa Program Makan Siang Gratis baru akan dilaksanakan pada 2029 adalah tidak benar. Ini adalah program utama dari Prabowo Gibran dan akan segera dijalankan setelah keduanya dilantik sebagai pemimpin negara," tegas Budisatrio Djiwandono pada Jumat (16/2/2024).
Baca Juga: PDI Perjuangan Siap Terima Prabowo Gibran untuk Bertemu, Tapi Ada Syaratnya! Apa Saja?
Budisatrio juga menjelaskan asal-usul munculnya misinformasi tersebut, yang menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat.
"Pernyataan saya pada awal bulan Desember telah dipotong-potong dan dihilangkan konteksnya, sehingga terkesan saya menyatakan bahwa Program Makan Siang Gratis baru akan terlaksana pada 2029. Padahal yang sebenarnya adalah program ini akan dimulai sejak awal Prabowo Gibran dilantik," paparnya.
Dia juga memberikan penjelasan rinci tentang Program Makan Siang Gratis yang telah disalahpahami.
Baca Juga: Film Dirty Vote Jelang Pencoblosan, ‘Serangan Fajar’ Versi Baru
"Ada informasi yang keliru tentang proses pelaksanaannya. Program ini akan berjalan secara bertahap dan sesuai skala prioritas sejak awal pemerintahan. Artinya, tidak langsung 82,9 juta anak akan menerima manfaatnya pada tahun 2025. Daerah yang paling membutuhkan akan diprioritaskan terlebih dahulu," jelasnya.
Budisatrio menambahkan bahwa jumlah penerima manfaat akan terus bertambah setiap tahunnya.
"Pada tahun-tahun berikutnya, seperti 2026, 2027, dan seterusnya, jumlah penerima manfaat akan terus bertambah hingga mencapai target maksimal 82,9 juta anak pada tahun 2029. Namun, pernyataan saya tentang hal ini telah dipotong dan disalahartikan," tambahnya.
Dalam hal penyebaran misinformasi ini, Budisatrio juga menjelaskan bahwa pihak TKN telah memantau dengan cermat.
"Kami menduga bahwa ini adalah bagian dari upaya untuk menyebarkan misinformasi, terutama menjelang masa tenang kampanye. Meskipun kami tidak merespon selama masa tenang, namun karena informasi yang salah masih beredar, kami merasa perlu untuk melakukan klarifikasi," pungkasnya.