Studi Kelayakan Kereta Api Trans Borneo Tuntas 2026, Tiga Negara Siap Satukan Jalur Rel Cepat

HUKAMANEWS - Rencana besar menghubungkan Malaysia, Brunei, dan Indonesia lewat jalur kereta api di jantung Borneo semakin nyata.

Proyek yang lama menjadi wacana ini kini memasuki tahap studi kelayakan dengan target rampung pada 2026.

Jika terwujud, Trans Borneo akan menjadi jalur strategis yang mempercepat mobilitas orang dan barang lintas negara di Asia Tenggara.

Kementerian Perhubungan Malaysia memastikan studi kelayakan proyek Kereta Api Trans Borneo akan selesai pada kuartal ketiga 2026.

Baca Juga: Baru 5 Bulan Menjabat, Wali Kota Cirebon Langsung Hadapi Ledakan Protes Kenaikan PBB, Effendi Edo Janji ‘Rem’ Kebijakan Warisan Lama

Menteri Perhubungan Malaysia, Anthony Loke Siew Fook, menyebutkan bahwa konsultan lokal telah ditunjuk untuk memulai kajian ini pada Juni 2025 dan akan berlangsung selama 12 bulan.

Fokus studi meliputi rencana jalur kereta lintas Kalimantan yang menghubungkan Sabah, Sarawak, Brunei, hingga wilayah Kalimantan di Indonesia.

Menurut Loke, analisis yang dilakukan tidak hanya berhenti pada aspek teknis.

Kajian juga akan membedah potensi komersial, dampak sosial-ekonomi, kelayakan operasional, tata kelola proyek, serta manfaat sosial bagi masyarakat di tiga negara.

“Hasil akhir akan memuat rekomendasi strategis, jadwal implementasi, dan peta jalan yang jelas, termasuk memastikan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan,” ujar Loke, Kamis, 14 Agustus 2025, dikutip media setempat.

Baca Juga: Mabes Polri dan Polda Metro Jaya Kerahkan 7.000 Personel Gabungan untuk Amankan Upacara HUT Kemerdekaan RI ke 80

Pemerintah federal Malaysia telah menyiapkan dana sebesar RM7 juta atau sekitar Rp26 miliar untuk membiayai studi ini.

Proyek ini juga sudah masuk dalam Rencana Malaysia ke-12, seperti disampaikan Wakil Menteri Sabah III, Datuk Shahelmey Yahya.

Gagasan jalur kereta Trans Borneo pertama kali muncul pada 2015, ketika mantan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Razak, mengusulkan langsung kepada Presiden Indonesia kala itu, Joko Widodo.

Sejak saat itu, ide ini terus bergulir meski sempat terhenti karena berbagai faktor, termasuk pertimbangan biaya dan kesesuaian teknis.