Aptrindo Jawa Tengah Kecewa Dengan Sikap Menteri Perhubungan, Kebijakan ODOL Masih Menggunakan Cara Lama

HUKAMANEWS – Pernyataan Menteri Perhubungan mengenai penanganan kendaraan over dimension over load (ODOL), bahwa tidak akan ada peraturan atau aturan baru dalam penindakan kendaraan ODOL, justru memperlihatkan bahwa pemerintah belum memiliki keseriusan dan kesiapan dalam menata ulang kebijakan yang selama ini menuai kritik tajam.

Seperti ditegaskan Bambang Widjanarko, selaku Ketua Aptrindo Jawa Tengah, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, pengulangan narasi yang menyalahkan masa lalu, dengan menyebut penanganan ODOL pada periode 2017–2023 sebagai kegagalan tanpa disertai upaya korektif yang konstruktif, merupakan langkah mundur dalam penyusunan kebijakan publik. 

Keputusan untuk tidak mengeluarkan regulasi baru berarti tidak ada pembaruan pendekatan, tidak ada skema penyelesaian, dan tidak ada roadmap transformasi yang bisa menjadi pegangan bagi pelaku usaha maupun pengemudi di lapangan.

Baca Juga: Gubernur Jabar Dukung Razia Terbuka terhadap Pesantren Ilegal: Minta Pemasangan Plang Peringatan

Ketiadaan solusi dalam pernyataan tersebut mencerminkan lemahnya pemahaman Menteri Perhubungan terhadap ekosistem logistik nasional, khususnya dunia usaha angkutan barang yang selama ini berkontribusi besar terhadap pergerakan roda ekonomi. 

"Seharusnya, seorang pejabat negara menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang solutif, adil, dan berpihak pada penyelesaian akar masalah, bukan sekadar mengulang wacana keselamatan tanpa menawarkan jalan keluar yang nyata dan operasional," kata Bambang, Sabtu 28 Juni 2025.

Pernyataan Menhub, ditambahkan pihaknya justru berpotensi menimbulkan resistensi di lapangan, terutama dari para sopir truk yang merupakan garda terdepan logistik nasional. 

Baca Juga: Ingat Squid Game Season 2 Berakhir? Simak Kembali 7 Momen Paling Mengejutkan, Sebelum Menonton Season 3

"Sudah saatnya pemerintah berhenti menggunakan narasi tunggal tentang keselamatan, karena keselamatan sejati tidak hanya dapat diwujudkan melalui razia dan penindakan semata. Keselamatan yang berkelanjutan lahir dari sistem yang adil, transparan, dan responsif terhadap dinamika usaha," tambahnya lagi.

Tanpa solusi yang holistik dan implementatif, maka narasi keselamatan yang disampaikan hanya akan dianggap sebagai pembenaran atas kebijakan yang tidak berpihak pada realitas di lapangan.

Aptrindo Jawa Tengah masih akan berjuang menyuarakan keadilan dalam kebijakan ODOL. Dan terus mengkritisi kebijakan ODOL harus tetap dijaga dalam koridor yang damai, terorganisir, dan berdasarkan fakta lapangan.***