HUKAMANEWS - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin, (10/3) menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Kedatangan penyidik KPK ke rumah mantan Gubernur Jawa Barat ini, terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).
Informasi penggeledahan tersebut dibenarkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto.
"Betul, terkait perkara BJB," kata Setyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (5/3), mengumumkan telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tbk.
"Ya, kami sudah menerbitkan surat penyidikan," Kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu (5/3).
Setyo mengatakan KPK juga akan menjalin koordinasi apabila sudah ada aparat penegak hukum (APH) yang telah terlebih dulu menangani kasus yang sama.
"Kalau memang terinformasi bahwa ada APH lain yang melakukan itu, nanti tugasnya direktur penyidikan dan kasatgas untuk melakukan koordinasi," tuturnya.
Mengenai kapan pihak KPK akan mengumumkan siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan konstruksi perkara tersebut, Setyo mengatakan hal itu menjadi kewenangan tim penyidik KPK
"Tindak lanjut terhadap penanganannya, setelah dilakukan rilis terkait penentuan terhadap perkara tersebut, ya jadi kewenangan dari penyidik dan direktur atau deputi kapan akan dilakukan tindak lanjutnya," kata Setyo.***
Artikel Terkait
Kubu Ridwan Kamil Suswono Diingatkan Jakartans, Jakarta Siap People Power Cegah Adanya 2 Putaran, Lu Jual Kita Borong!!!
Momen Ridwan Kamil Akui Kekalahan di Pilgub Jakarta, Cium Tangan Pramono Anung Sebagai Bentuk Hormat
Skandal Anggaran MBG! Benarkah Rp8 Ribu Cukup untuk Makanan Bergizi Anak? KPK Mulai Selidiki
Sidang Perdana Hasto Kristiyanto Digelar Jumat Depan, Jaksa KPK Siap Ungkap Peran di Kasus Suap Harun Masiku
Hasto Kristiyanto Hadapi Dakwaan Suap, KPK Dikritik! Kuasa Hukum Bongkar Dugaan Kejanggalan Proses Hukum