Luhut Binsar Pandjaitan Akui Ada Penyimpangan Bansos 250 T, Kapan Aparat Hukum Usut dan Adili Jokowi? Jangan Sampai Tragedi 98 Terulang Kembali!

HUKAMANEWS - Di tengah desakan agar Jokowi diadili atas berbagai tuduhan penyimpangan selama menjabat sebagai Presiden RI, anak buah Jokowi kini baru "berani" buka mulut.

Dari program bantuan sosial yang diterima warga yang berhak senilai Rp500 Triliun, Luhut Binsar Pandjaitan sebut hanya setengahnya atau Rp250 Triliun yang benar-benar sampai kepada warga yang berhak.

Sementara Rp 250 Triliun tak diketahui digunakan Jokowi untuk apa.

Dan ironisnya semasa menjabat Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut-lah yang dipercaya Jokowi menyalurkan bansos yang nilainya luar biasa besar.

Sementara tugas bansos semestinya dipegang Kementerian Sosial, bahkan Mensos Tri Rismaharini bahkan tak tahu penyaluran dana bansos senilai Rp 500 Triliun itu.

Dikutip dari akun X Panggil aja Mas Steff, pada Senin (10/2), temuan OCCRP seolah dikonfirmasi Opung Luhut.

"Rp250 Triliun bansos gak diterima oleh yang berhak."

Baca Juga: Kebakaran Misterius di Gedung Kementerian ATR/BPN, Budaya Korupsi, dan Politik Sandera

Menurut Luhut yang kini menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di pemerintahan Prabowo, selama 5 tahun terakhir ia mengaku bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar.

"Dari total 500 T anggaran bansos hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak."

"Inilah sebabnya Jokowi sudah HARUS DIADILI."

"Gimana engga? Bansos itu URUSAN Kementerian Sosial, tapi urusan Bansos kemarin, JOKOWI bisa-bisanya ga ajak Kementrian Sosial dalam Urusan Penyaluran Bansos."

"Kurang Bukti apalagi Wahay APARAT PENEGAK HUKUM KPK, Kejaksaan RI, Divisi Humas Polri?"

"Kapan kalian mau mulai USUT JOKOWI??!!!"