Mundur Dari Jabatan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Publik Masih Kecewa

HUKAMANEWS - Meski menjadi jawaban atas desakan publik , mundurnya Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika), Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo), Semuel Abrijani Pangerapan, tidak menjawab persoalan.

Seperti diketahui, hari ini Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika), Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo), Semuel Abrijani Pangerapan mundur dari jabatannya , sebagai imbas Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang diretas para hacker.

"Ini jawaban atas desakan publik.Namun semestinya yang mundur adalah mereka level menteri mulai dari Menteri Kominfo dan Menteri Koordinator Polhukam. Melihat hal ini, jelas publik merasa kecewa," jelas Achmad Nur Hidayat, dari Narasi Institute, di Jakarta, pada hari Kamis ,4 Juli 2024.

Baca Juga: Samsung Perkenalkan Chip 3nm Exynos W1000 Pada Galaxy Watch 7 dan Ultra, Hadirkan Kinerja Cepat, Efisiensi dengan Baterai Tinggi

Semuel mengundurkan diri karena punya tanggung jawab moral sebagai direktur. Pihaknya berharap kasus tersebut bisa dia selesaikan. 

"Harusnya selesai di saya karena ini adalah masalah yang harusnya saya tangani dengan baik. Itu alasan utamanya," ujarnya.

Lebih jauh pihaknya menuturkan data masih tetap dilakukan proses pemulihan. Semuel tidak menjelaskan siapa yang bakal mengganti posisinya. 

Baca Juga: Korban Asusila Mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari Bolak Balik Meyakini Dirinya Adalah Korban Sebelum Melapor

Peretasan PDNS dilakukan oleh ransomware Lockbit 0.3 berimbas pada 210 server milik lembaga dan instansi baik pusat maupun daerah. Peretas sempat meminta uang tebusan USD 8 juta atau setara Rp 131 miliar. Namun, pemerintah Indonesia menolaknya.

Kebobolan, ditambahkan Achmad Nur Hidayat sudah terjadi berulang kali. Dengan langkah mundur ini, belum terlihat pembenahan terjadi dalam sistem pengolahan data. Indonesia kerap mendapat serangan ransomware dalam beberapa tahun terakhir. Sasarannya mulai dari perorangan, perusahaan bahkan institusi pemerintah.