HUKAMANEWS - Peristiwa ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat, yang menewaskan 13 orang termasuk warga sipil, menyisakan luka mendalam sekaligus menimbulkan berbagai pertanyaan tentang standar keselamatan militer.
Insiden ini terjadi saat proses pemusnahan amunisi kedaluwarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Senin pagi (12/5/2025), dan mengejutkan publik karena memakan korban dari kalangan sipil.
Pemandangan duka menyelimuti RSUD Pameungpeuk, Garut, tempat para keluarga korban berkumpul untuk menanti kabar tentang orang terdekat mereka yang menjadi korban dalam tragedi tersebut.
Pihak TNI sebelumnya menyampaikan bahwa ledakan terjadi dalam rangka pemusnahan amunisi tak layak pakai, namun muncul tuntutan agar investigasi dilakukan secara terbuka dan menyeluruh.
Pakar keamanan dan pertahanan, Beni Sukadis, menilai bahwa keterlibatan warga sipil dalam lingkup bahaya seharusnya bisa dicegah jika protokol keamanan dijalankan secara maksimal.
Menurutnya, munculnya korban jiwa dari kalangan nonmiliter menandakan bahwa penanganan bahan peledak belum memenuhi standar keselamatan yang ideal.
Beni secara tegas menyatakan bahwa TNI perlu mengevaluasi kembali seluruh sistem penanganan amunisi, mulai dari lokasi hingga SOP pemusnahan, demi menghindari risiko serupa di masa mendatang.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dari pimpinan TNI, baik di level pusat maupun regional, dalam mengungkap penyebab kejadian dan memastikan tidak ada informasi yang ditutupi dari publik.
Baca Juga: Ini Tahapan Prosedur yang Benar Pemusnahan Amunisi Kadaluarsa, Jangan Pernah Libatkan Warga Sipil
“Kalau TNI memang ingin membangun kepercayaan publik, maka semua proses investigasi harus terbuka, dan hasilnya wajib disampaikan secara jujur,” tegasnya.
Dalam pandangannya, penggunaan teknologi modern seperti alat pemusnah jarak jauh perlu mulai dipertimbangkan untuk mengurangi keterlibatan langsung personel di zona berbahaya.
Langkah ini, lanjut Beni, dapat meminimalkan risiko fatal yang timbul saat proses pemusnahan berlangsung, apalagi jika lokasi berada dekat dengan permukiman warga.
Audit keamanan menyeluruh juga menjadi poin penting yang diusulkan oleh Beni.
Menurutnya, audit tidak hanya harus mencakup peralatan dan prosedur, tapi juga kompetensi personel yang bertugas di lapangan.