HUKAMANEWS – Kontroversi program Makan Bergizi Gratis masih berlanjut. Direktur Keadilan Fiskal dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyu Askar menyatakan bahwa sengketa antara yayasan dan mitra dapur di Kalibata hanyalah satu dari sekian banyak kekisruhan dalam pelaksanaan program MBG.
Ia menyebut bahwa berbagai persoalan seperti kasus keracunan akibat MBG, penolakan program di Papua, serta ketidakkonsistenan dalam pelaksanaannya mencerminkan bahwa proyek ini dijalankan tanpa perencanaan yang matang. Salah satu indikatornya adalah perubahan dalam alokasi anggaran untuk harga makanan.
Awalnya, anggaran yang ditetapkan untuk setiap porsi makanan MBG adalah Rp 15 ribu, namun kemudian turun menjadi Rp 10 ribu. Bahkan, pada pelaksanaan awal program, terdapat menu makanan siswa yang tidak disertai dengan susu.
Baca Juga: Gen Z Gak Main-main, Investasi Jadi Gaya Hidup Baru dengan Modal Receh
"Kalau memang harus dilanjutkan, tentunya harus ada evaluasi besar yang dilakukan," ujar Askar.
Senada dengan hal ini, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Dewi Anggraeni merekomendasikan agar pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena pelaksanaannya sering menimbulkan berbagai persoalan.
"Ketimbang semakin kisruh ke depannya, lebih baik dihentikan dari saat ini," kata Dewi saat dihubungi, Jumat, 18 April 2025., Dadan menegaskan bahwa konflik antara Yayasan MBN dan dapur umum milik Ira Mesra tidak berkaitan langsung dengan BGN. Menurutnya, permasalahan tersebut merupakan urusan internal antara kedua belah pihak.
Baca Juga: Bawa Kucing Saat Traveling? Cek Rekomendasi Penginapan Ini, Dijamin Anabul Ikut Happy!
Evaluasi terhadap program MBG mencakup upaya untuk meningkatkan transparansi dalam perencanaan proyek, penetapan anggaran, serta membuka akses pengawasan oleh masyarakat sipil agar fungsi pemantauan dapat berjalan lebih efektif.
Namun demikian, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan bahwa meskipun selama empat bulan pelaksanaannya program ini diliputi berbagai persoalan, MBG tidak akan langsung dihentikan.
Ia menambahkan bahwa BGN terus melakukan perbaikan terhadap berbagai kekurangan yang ada. Salah satu langkah yang diambil adalah menghentikan sistem reimburse kepada dapur mitra.
"Jadi sebagian besar berjalan lancar. Yang masih kurang, tentu akan diperbaiki segera," ujar guru besar di IPB University itu.
Menurut ICW, seperti yang dilansir dari antikorupsi.org, program tersebut memiliki banyak kelemahan, mulai dari sisi anggaran, kebijakan teknis, pelaksanaan di lapangan, hingga pengawasannya. Selain itu, informasi terkait program MBG juga dinilai tidak transparan dan tertutup bagi publik.